Amanat Undang-Undang tersebut, akan berimplikasi bagi Pemerintah Daerah di dalam pengelolaan sampah. Hal ini mengingat pembuatan maupun pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya operasional yang mahal dimulai dari pengadaan alat berat, penyediaan tanah penutup, operasi dan pemeliharaan, sampai penyediaan tenaga yang terdidik dalam mengelola sanitary landfill. Di sisi lain kemampuan keuangan Pemerintah Pusat maupun alokasi keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota saat ini di dalam mengelola sampah masih sangat tebatas. Demikian halnya dengan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari hasil pengelolaan sampah tidak pernah mampu menutupi keperluan operasionalnya. Sehingga masih terjadi ketidakseimbangan antara biaya operasional dan pendapatan di dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, penerapan sistem sanitary landfill juga membutuhkan lokasi berupa lahan yang cukup luas dan memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sementara tidak semua Pemerintah Daerah memiliki lahan yang cukup dan sesuai dengan persyaratan lokasi TPA. Oleh karenanya untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengupayakan pengelolaan sampah regional terpadu dan terintegrasi antar Pemerintah Daerah.

Salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. Hal ini didasari kenyataan bahwa kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Melalui kerjasama pengelolaan TPA antara kota/kabupaten akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan.

Kerjasama antar daerah dalam TPA Regional tentu tidak berhenti sampai pada tahap pembangunan semata, tetapi juga sampai pada tahap pengelolaan (operasi dan pemeliharaan). Oleh karenanya dibutuhkan kelembagaan yang tidak hanya mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan seluruh pihak yang berkerjasama, namun juga harus dibangun berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundangan yang terkait.

Kondisi Eksisting

Jumlah penduduk Kab Tegal tahun 2010 sebanyak 189.565  jiwa. Dari jumlah total penduduk perkotaan dihasilkan jumlah  timbulan sampah 170 ton/hari,  dengan jumlah sampah terangkut 137,5 ton/hari. Dengan tingkat pelayanan 67%. Luas TPA Penujah Kab Tegal eksisting 3 ha, TPA Penujah Kab Tegal dengan umur pakai sampai dengan 2013.  

Jumlah penduduk Kota Tegal sebanyak 248.722 jiwa,  Dari jumlah total penduduk perkotaan dihasilkan jumlah  timbulan sampah sebanyak 175 ton/hari, dengan jumlah sampah terangkut 100 ton/hari. Dengan tingkat pelayanan 55 %. Luas TPA Muarareja Kota Tegal eksisting 6,6 ha (sewa), TPA muarareja Kota Tegal dengan umur pakainya  sampai pada tahun 2015.  

Jumlah penduduk Kab Brebes sebanyak 1.763.737 jiwa  Dari jumlah total penduduk perkotaan dihasilkan jumlah  timbulan sampah sebanyak 62,5 ton/hari, dengan jumlah sampah terangkut 37,75 ton/hari. Dengan tingkat pelayanan 67 %. Luas TPA Muarareja Kota Tegal eksisting 5,27 ha TPA Muarareja Kota Tegal dengan umur pakainya sampai dengan pada tahun 2015.

Jumlah penduduk Kab Pemalang sebanyak 1.391.284 jiwa  Dari jumlah total penduduk perkotaan dihasilkan jumlah  timbulan sampah sebanyak 119,75 ton/hari, dengan jumlah sampah terangkut 75 ton/hari. Dengan tingkat pelayanan 62,5 %. Luas TPA Pegongsoran Kab Pemalang eksisting 7 ha TPA Pegongsoran Kab Pemalang dengan umur pakainya sampai dengan pada tahun 2015.  

Lokasi  TPA Regional Bregas Pemalang

 Dari hasil penilaian (assessment) Tim Konsultan yang didasarkan pada Studi Bantuan Teknis Perencanaan TPA Regional Bregas, SNI 19-3241-1994, Le Grand didapatkan hasil rencana lokasi di Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal

Untuk membangun TPA Regional Bregas-Pemalang masih ada permasalahan, yaitu :

1.       Belum ditanda tangani MOU

2.       Belum ada Studi AMDAL lokasi terpilih

3.       Belum ada Pembebasan Tanah