Kata Kunci  
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SATKER PENGEMBANGAN PLP JAWA TENGAH
Kamis, 17 Agustus 2017
Berita

Sosialisasi Dan Pembekalan Roadmap SANITASI Provinsi Jawa Tengah
Ditulis tanggal : 21 - 05 - 2014 | 00:00:00

Bertempat di lantai IV ruang sidang BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Sosialisasai dan Pembekalan Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Tengah dibuka oleh Suharyo mewakili Ketua Pokja AMPL Jateng dari BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, yang dihadiri kurang lebih 21 peserta dari berbagai Dinas/SKPD terkait. Dalam sambutannya beliau mengungkapkan peran dan tugas Pokja AMPL adalah mengkoordinasikan dan membantu tugas gubernur dalam pembangunan air minum, limbah dan sanitasi yang dikelola dari berbagai dinas diantaranya adalah Dinas Cipta Karya,, PU, BLH, BAPERMAS, Kesehatan, Ciptakaru dan SKPD lainnya.

Richard Daniel dari USDP pusat banyak memberi masukan pada anggota Pokja AMPL yang hadir “support pusat dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi adalah” Pedoman Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi (Mendagri, Dirjen Bina Bangda),  Pedoman Fasilitasi Penyusunan Roadmap Provinsi ( Acuan fasilitator  roadmap), Pedoman orientasi penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi, Pedoman perangkat database dan penilaian profil sanitasi provinsi, Tool tata cara penilaian kualitas roadmap. Sedangkan konsep roadmap sanitasi provinsi diantaranya adalah Strategi dan Kebijakan pengelolaan pembangunan sanitasi Provinsi, Acuan pengelolaan pembangunan sanitasi oleh provinsi, Roadmap pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi efektifitas PPSP 2 (2015-2019), Bahan dasar advokasi tingkat provinsi (memetakan kondisi sanitasi di 35 Kota/Kabupaten di Jawa Tengah).

Prinsip penyusunan roadmap sanitasi provinsi disusun bersama oleh dan untuk provinsi, Komprehensif dan terintegrasi, Menggunakan data yang terkonsolidasi, Mengikuti kaidah otonomi daerah. Yang tidak kalah pentingnya manfaat dan dampak roadmap sanitasi provinsi adalah Provinsi mempunyai arah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang komprehensif dan  terintegrasi; Input terhadap penyempurnaan RPJMD/Renstra SKPD Provinsi terkait sanitasi; Provinsi mempunyai acuan dan bahan rujukan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyelarasan pembangunan sanitasi Kab/kota; Provinsi mempunyai bahan rujukan dalam menentukan prioritas dukungan terhadap peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi kab/kotanya, baik melalui bantuan keuangan provinsi maupun sumber pendanaan lainnya (APBN, Hibah donor, CSR, dll); Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan di provinsi terhadap pengarusutamaan pembangunan sanitasi;  Kondisi eksisting pengelolaan sanitasi per kab/kota di wilayah provinsi diketahui para pihak dan dapat diupdate secara berkala.

Mr. Nao Tanaka dari PUSTEKLIM/APEX juga ikut hadir, beliau mensosialisasikan IPAL KOMUNAL yang ditingkatkan dengan kombinasi Anaeorobik dan Aerobik (RBC), memberi ilmu baru bagi peserta Pokja AMPL, dimana IPAL Komunal yang ada di Indonesia membutuhkan lahan yang sangat luas dan tidak sedikit biaya, dan hanya menggunakan sistem Aerobik. IPAL KOMUNAL dengan RBC ini baru ada ditiga lokasi di Jawa Tengah, yaitu di Kelurahan Slerok Tegal, Landungsari Pekalongan dan Kadipiro Solo. Yang perlu diadopsi dari IPAL KOMUNAL dengan menggunakan RBC ini tidak hanya teknisnya akan tetapi  tingkat partisipasi masyarakatnya yang tinggi karena masyarakat sendirilah yang menjadi kunci sukses untuk pengoperasian dan perawatan yang berkelanjutan, partisipasi itulah yan akan meningkatkan SDM dan Swadaya masyarakat setempat.