Kata Kunci  
SELAMAT DATANG DI WEBSITE SATKER PENGEMBANGAN PLP JAWA TENGAH
Rabu, 28 Juni 2017
Berita

Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Ditulis tanggal : 01 - 04 - 2014 | 00:00:00

Bertempat diruang rapat lantai 6 BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah, Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPPS) dibuka oleh Hardo, ST, M.Si selaku sekretaris Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah 32 Kabupaten/Kota sudah melaksanakan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS), sedangkan Kabupaten Wonogiri, Semarang dan Tegal tahun 2014 akan dilaksanakan penyusunan MPS.

Rendahnya akses penduduk terhadap pengelolaan sanitasi disebabkan belum memadainya perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan air limbah, masih rendahnya kesadaran pelaku akan pengelolaan air limbah yang layak, minimnya pengelola air limbah yang kredibel dan profesional, belum tersedianya rencana induk pengelolaan air limbah, dan terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan air limbah. Pembangunan prasarana dan sarana sanitasi pada umumnya belum menjadi prioritas terutama dalam pendanaan baik dari pemerintah (Pusat, Provinsi, Pemkab/Pemkot) juga swasta (melalui “Corporate Social Responsibility”/CSR) dan masyarakat. Melihat hal diatas perlu adanya percepatan dibidang sanitasi yaitu dengan memprioritaskan program-program yang mendukung masalah perbaikan dan pengembangan dibidang sanitasi, oleh karena itu peran Pokja Sanitasi sangat diperlukan. Dalam hal ini Pokja perlu mencermati persyaratan/regulasi setiap tawaran pendanaan, menggali informasi baik pendanaan internal maupun donor, mengawal setiap program dan pendanaan, dan mengetahui readiness kriteria setiap program yang di gulirkan.

Seperti yang diungkapkan bapak Suharsono Adi Broto, ST.MM Strategi penanganan Sanitasi yang tepat akan membantu peningkatan kualitas layanan sanitasi. Sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) merupakan infrastruktur pendukung utama perlindungan air baku dan sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan. Penyediaan infrastruktur Sanitasi perlu didukung dengan peraturan yang jelas, institusi dan SDM yang handal, pembiayaan yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Diperlukan pula perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang memadai dan terpadu (dituangkan dalam RPIJM dan Memorandum Program). Komitmen Pemda dalam meningkatkan prioritas pembangunan bidang PLP menjadi kunci kecerhasilan yang tidak kalah pentingnya.